Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p style="text-align: justify;">Pengetahuan ini berisikan mengenai kebijakan tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah dalam PMK 215/pmk.07/2021 dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan DBH CHT. DAlam Pengetahuan dijelaskan bahwa DBH CHT merupakan DBH Earmarked yang penggunaannya sudah ditentukan. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.</p>