Pengusulan Satker Anggaran Baru

Tahukah kamu? Saat ini Kementerian Keuangan memiliki sekitar 860 satuan kerja (satker) anggaran yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pada tahun lalu, terdapat penambahan unit Eselon I baru yang diikuti dengan pembentukan satker anggaran baru, yaitu DJSPSK, BaTii, dan DJSEF.

Namun, sebelum sebuah satker dapat memiliki DIPA, terlebih dahulu perlu diajukan kode satker anggaran baru yang terdiri dari 6 digit angka. Lalu, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dan bagaimana mekanisme pengusulannya?

📌 Persyaratan Satker Baru
Sebuah Satker baru hanya dapat dibentuk bila menjadi bagian dari struktur organisasi kementerian/lembaga (K/L) yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB. Satker tersebut harus memiliki penugasan dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan serta alokasi anggaran. Selain itu, Satker wajib memenuhi ketentuan lokasi dan karakteristik, misalnya berada di provinsi/kabupaten/kota berbeda dengan unit eselon I yang memiliki tugas sama, atau berada di wilayah yang sama tetapi dengan tugas yang lebih spesifik. Satker juga harus memiliki unit yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi.

📌 Mekanisme Usulan Satker Anggaran Baru
Proses pengusulan dimulai dari unit eselon I yang mengajukan usulan kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Keuangan. Selanjutnya, Sekretariat Jenderal atas nama pimpinan lembaga menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). DJA kemudian menganalisis usulan, memproses kode Satker, dan memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada K/L terkait. Mekanisme ini juga berlaku untuk penghapusan maupun penggabungan Satker, baik menjadi Satker baru maupun melebur ke Satker lama.

#KemenkeuSatu #KemenkeuTepercaya