Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Pasal 21 ayat (1) UU KUP memberikan kedudukan negara yang mempunyai hak mendahulu dibandingkan dengan kreditur lain. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan "ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum, pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi."</p>