Sekretariat Jenderal

<p>Pembelajaran ini berisi tentang apa saja hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan proses keberatan hingga selesai agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman dalam pelaksanaannya. Keberatan berawal dari sengketa yang timbul akibat adanya pemeriksaan pajak atau tindakan penagihan pajak. Dari sengketa yang timbul kemudian Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan pajak kepada DJP. Namun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ini juga harus sesuai dengan persyaratan pengajuan sebagaimana diatur dalam UU KUP. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Wajib Pajak barulah keberatan tersebut dapat diproses dan harus diselesaikan oleh DJP dalam batas waktu tertentu. keseluruhan proses inilah yang harus dipahami oleh Wajib Pajak agar hak dasarnya dapat dipenuhi oleh DJP.</p>