Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Presidensi G20 adalah &#8220;posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan anggota G20&#8221;. Untuk tahun 2022, Indonesia terpilih dan tengah mempersiapkan penyelenggaraannya sejak 1 Desember 2021. Forum G20 terdiri dari 20 negara, yaitu AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Signifikansi G20 bagi dunia adalah menguasai 85% PDB, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia. Penetapan Indonesia sebagai Presiden G20 tahun 2022 dilakukan saat KTT G20 ke 15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020 lalu. Indonesia akan memegang amanah itu untuk satu tahun, terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Forum G20 akan membahas isu yang lebih luas dalam Jalur Sherpa (Sherpa Track). Bagi Indonesia, agenda-agenda&#160;Sherpa Track agar selaras dengan kepentingan Indonesia.&#160;Sherpa Track&#160;tergabung dari Engagement Groups yang diwakili oleh Civil Society Organizations, sehingga outcome strategis dari Sherpa Track tidak terbatas pada pendekatan top-down, tetapi juga membuka kesempatan dari berbagai pemangku kepentingan. Perlu ada penekanan pada pentingnya berbagai akses dan keberpihakan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan pulau terluar, seperti akses terhadap pendidikan, akses terhadap vaksin, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan akses terhadap ketersediaan energi yang terjangkau. Sherpa Track&#160;Presidensi Indonesia juga diharapkan fokus pada pemberdayaan UMKM, seperti mendorong digitalisasi UMKM, pelatihan dalam rangka upskilling UMKM, mendorong berbagai kebijakan pro-UMKM seperti, pembiayaan ultra mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lainnya. Agenda-agenda ini strategis bagi Indonesia untuk mendorong peningkatkan inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kensenjangan pendapatan antar daerah di Indonesia.
Selain membahas laporan khusus G-20, pada warta fiskal edisi IV tahun 2021 ini juga menghadirkan laporan hasil wawancara tim warta fiskal dengan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra yang akan membahas mengenai persiapan Indonesia untuk mempimpin forum G20 untuk pulih bersama. Berikutnya pada warta fiskal edisi kali ini juga terdapat beberapa artikel analis yang bersumber dari berbagai kontributor warta fiskal, yang kali ini akan membahas program penjaminan uang elektronik (E-Money), sustainable financing dan sektor keuangan, taper (without) tantrum, program jaminan kehilangan pekerjaan sebagai oase di tengah badai pandemi covid-19: harapan dan dinamika, masih perlukah alternative minimum tax?, dan jalan panjang transisi menuju energi baru terbarukan 2025.