Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Brief Edisi 3 Tahun 2026 &#8211; Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Barat merupakan publikasi analitis yang menyajikan perkembangan ekonomi Sumatera Barat pada awal 2026 melalui integrasi berbagai indikator strategis, meliputi stabilitas harga, daya tukar produsen, perdagangan luar negeri, pariwisata, transportasi, serta keterkaitan aktivitas ekonomi eksternal dengan perekonomian domestik. Publikasi ini menggunakan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Sumatera Barat yang dirilis pada 2 Maret 2026 sebagai sumber utama, dengan interpretasi dan analisis kebijakan yang disusun oleh Analis Perbendaharaan Negara (APN) Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.
Executive Brief ini mengangkat Economic Pulse: &#8220;Ekspor Menguat &#8226; Transmisi Domestik Belum Merata &#8226; Produsen Masih Tertekan.&#8221; Pada awal 2026, perekonomian Sumatera Barat menunjukkan konfigurasi yang semakin terpolarisasi. Sektor eksternal menjadi sumber kekuatan utama, tercermin dari ekspor Januari 2026 yang mencapai US$312,63 juta atau tumbuh 104,03 persen secara tahunan dan menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$264,01 juta. Kinerja tersebut membentuk external buffer yang kuat bagi perekonomian daerah.
Namun demikian, kekuatan sektor eksternal belum sepenuhnya ditransmisikan ke aktivitas domestik. Tekanan terlihat pada NTP yang turun 1,60 persen menjadi 124,77, serta kontraksi angkutan barang domestik melalui laut sebesar 27,43 persen dan kereta api sebesar 31,74 persen secara tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara headline economy yang terlihat kuat melalui ekspor dan lived economy yang dirasakan oleh produsen serta pelaku ekonomi domestik.
Dari sisi stabilitas harga, tekanan inflasi kembali meningkat. Inflasi Februari 2026 tercatat 0,30 persen secara bulanan dan 4,39 persen secara tahunan. Tekanan tidak hanya berasal dari volatile food, tetapi juga dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan andil 1,95 poin persentase. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengendalian inflasi yang tidak hanya berfokus pada pasokan pangan, tetapi juga memperhatikan administered prices, biaya hidup, serta perlindungan daya beli kelompok rentan. Pada sisi produsen, tekanan kesejahteraan belum mereda. NTP Februari 2026 turun karena indeks harga yang diterima petani menurun 1,28 persen sementara indeks harga yang dibayar petani meningkat 0,33 persen. NTUP juga turun 1,13 persen menjadi 131,11. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan ekspor belum secara otomatis meningkatkan kesejahteraan produsen primer. Karena itu, diperlukan penguatan domestic value capture melalui produktivitas, pascapanen, akses pasar, efisiensi logistik, pengolahan, dan penguatan kelembagaan pemasaran.
Struktur ekspor juga menjadi perhatian. Sebesar 89,54 persen ekspor Januari 2026 berasal dari HS 15, terutama minyak dan lemak nabati beserta produk turunannya. Tiga negara tujuan utama&#8212;Pakistan, India, dan Mesir&#8212;menyerap 71,37 persen ekspor. Struktur tersebut memberikan kekuatan sekaligus menunjukkan risiko konsentrasi komoditas dan pasar. Oleh karena itu, momentum ekspor perlu dimanfaatkan untuk mendorong hilirisasi, diversifikasi produk dan pasar, serta memperkuat keterkaitan ekspor dengan pemasok, jasa logistik, dan UMKM lokal.
Pada sektor pariwisata dan mobilitas, aktivitas belum bergerak secara merata. Perjalanan wisatawan nusantara pada Januari 2026 mencapai 1,69 juta perjalanan, tetapi turun 15,80 persen secara tahunan. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang berada pada 39,05 persen, turun 8,18 poin persentase secara tahunan. Sementara itu, penumpang kereta api tumbuh 5,69 persen secara tahunan, tetapi angkutan barang domestik melalui laut dan kereta api justru mengalami kontraksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa external connectivity tumbuh lebih cepat dibandingkan domestic freight, sehingga penguatan konektivitas antara sentra produksi, pasar, pelabuhan, dan jasa logistik lokal menjadi penting.
Executive Brief ini kemudian menyatukan berbagai indikator tersebut ke dalam sebuah regional economic storyline: &#8220;Dari External Buffer Menuju Balanced Regional Growth.&#8221; Lima lapisan utama yang menjadi perhatian adalah kekuatan sektor eksternal, tekanan pada ekonomi produsen, peningkatan tekanan harga, lemahnya sebagian transmisi logistik domestik, dan belum optimalnya tourism value capture. Dari perspektif fiskal, kondisi tersebut mengarahkan perhatian pada points of transmission, yaitu titik di mana belanja publik dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, memperbesar nilai tambah lokal, dan melindungi daya beli masyarakat.
Melalui lima agenda kebijakan utama&#8212;penguatan domestic linkage ekspor, percepatan hilirisasi dan diversifikasi, pemulihan daya tawar produsen, integrasi stabilisasi harga dengan perlindungan daya beli, serta peningkatan tourism value capture dan efisiensi logistik&#8212;Executive Brief ini menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk mengubah kekuatan eksternal menjadi investasi, produktivitas, kesejahteraan produsen, dan pertumbuhan domestik yang lebih inklusif.
Secara keseluruhan, Executive Brief Edisi 3 menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki external buffer yang kuat, tetapi tantangan 2026 adalah mengubah buffer tersebut menjadi investasi, produktivitas, kesejahteraan produsen, dan pertumbuhan domestik yang lebih inklusif. Publikasi ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi pimpinan, pengambil kebijakan, dan pemangku kepentingan dalam memahami dinamika ekonomi daerah secara lebih utuh serta merumuskan kebijakan fiskal yang mampu memperkuat transmisi pertumbuhan dari sektor eksternal menuju ekonomi domestik.

(EXECUTIVE BRIEF EDISI 3 TAHUN 2026) Ekonomi Sumatera Barat Memasuki Fase Rebalancing: Ekspor Menguat, Transmisi Domestik Belum Merata, Produsen Masih Tertekan