Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Digitalisasi pembayaran dalam transaksi APBN diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PMK ini memperkenalkan adanya layanan perbankan secara elektronik dalam pengelolaan kas pada bendahara, dimana layanan ini memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa internet banking dan kartu debit transaksi.
Proses digitalisasi pembayaran atas transaksi APBN dilanjutkan dengan keluarkannya PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Selain mengurangi idle cash (dana menganggur) dari Uang Persediaan (UP) Satker, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di maksudkan juga sebagai bagian dari modernisasi pembayaran transaksi pemerintah dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas karena semua transaksi tercatat di sistem perbankan, memudahkan pengawasan, dan mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan atau fraud.