Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p data-start="76" data-end="574">Dana otonomi khusus adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua dan Aceh, berdasarkan undang-undang yang mengatur kekhususan daerah tersebut. Dana ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, penegakan hukum, penghormatan HAM, percepatan pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di daerah yang bersangkutan.</p>
<p data-start="76" data-end="574">Dasar hukum pelaksanaan dana otonomi khusus didasarkan pada regulasi yang berbeda untuk setiap daerah. Bagi Provinsi Aceh, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sedangkan untuk Provinsi Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pemberian dana otonomi khusus ini bertujuan untuk mengakui kekhasan sejarah, sosial, budaya, dan politik daerah, sekaligus mempercepat pembangunan. Selain itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada daerah-daerah tertentu agar dapat mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi serta kondisi sosial-budaya setempat.</p>