Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Transfer antarpemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan pemberian transfer dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan untuk mengurangi adanya ketidakseimbangan fiskal (fiscal imbalance) yang terjadi, baik antara pemerintah pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) maupun antarpemerintahan daerah (horizontal fiscal imbalance). Masing-masing daerah yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda antardaerah. Beberapa daerah bahkan memiliki beberapa karakteristik khusus yang tidak ada pada daerah lain. Tentu saja beberapa karakteristik daerah ini perlu diakomodasi dan diberikan perlakuan khusus, salah satunya dari segi keuangan. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi alasan perlu dilakukannya desentralisasi.&#160;
Profil atas pelaksanaan desentralisasi asimetris dan insentif fiskal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara daerah control unit dan daerah treatment unit dengan menggunakan parameter yang sesuai dan tepat. Dengan adanya perbandingan tersebut, maka kita dapat melihat perbandingan parameter bila sebuah daerah mendapatkan alokasi tambahan TKD dari sektor desentralisasi asimetris dan insentif fiskal. Apabila parameter daerah treatment unit lebih baik, hal ini menandakan bahwa tambahan TKD tersebut sudah digunakan dengan maksimal untuk mencapai tujuan, namun bila hasil bertolak belakang, hal ini menandakan bahwa tambahan TKD tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengakselerasi perkembangan daerah tersebut.