Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diatur dalam PMK No.210/PMK.05/2022 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Dalam Pasal 5 PMK No.210/PMK.05/2022 PA menetapkan kepala Satker sebagai KPA. PA dapat menetapkan pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal antaralain (1) Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner, (2) Satker clipimpin oleh pejabat eselon I atau setingkat eselon I, (3) Satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus, (4) Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional, (5) Satker Lembaga Negara.<br />Penetapan KPA sebagai kepala Satker bersifat ex-officio. Apabila kepala Satker berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan pejabat definitif sebagai pejabat pelaksana tugas KPA.</p>