Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang dirubah Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, menerangkan bahwa Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.&#160; Jasa Konsultansi dibagi 2 jenis yaitu Jasa konsultansi Konstruksi dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi.&#160;Advokat dan Arbiter termasuk dengan kategori jasa konsultansi non konstruksi.&#160;Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.&#160;Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Saat ini khususnya kantor pelayanan vertical yang memiliki permasalahan hukum dan membutuhkan pengacara/arbiter untuk beracara di Pengadilan atau Arbiterase. Video ini akan menjelaskan proses pengadaan Pengacara/Arbiter dengan beberapa cara antara lain pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi dan pengadaan dikecualikan.</p>