Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Kewajiban perpajakan BUMDes diatur dalam UU Desa dan PP Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan kerangka hukum bagi keberadaan dan pengelolaan BUMDes. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, BUMDes termasuk ke dalam salah satu wajib pajak dalam negeri yang diberikan fasilitas pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final. Fasilitas tersebut berlaku dengan catatan apabila peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun. Adapun perlakuan PPh final tersebut adalah berupa pengenaan tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5 (setengah) persen. Selain itu terdapat kewajiban pajak PPh Pasal 21, Pasal 23, PPN (jika memenuhi syarat), dan Pajak Daerah. Kelalaian dalam pemenuhan kewajiban ini dapat berakibat pada pengenaan sanksi perpajakan. Oleh sebab itu BUM Desa diharapkan memenuhi ketentuan pendaftaran, pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajaknya.</p>