Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kajian ini berjudul&#160;&#8220;Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Tentang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Berupa Tangki Penimbunan: Studi Kasus Terhadap Pengusaha TPS di KPPBC TMP Merak&#8221;.
Latar belakang penelitian ini adalah dominannya penggunaan TPS berbentuk tangki di wilayah kerja KPPBC TMP Merak, yaitu 26 dari 33 TPS, yang menimbulkan persoalan hukum dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020. Karakteristik operasional TPS tangki berbeda dengan TPS konvensional, sehingga memunculkan isu kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta kejelasan kewajiban administrasi. Di sisi lain, perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut pemerintah menyesuaikan regulasi agar sejalan dengan kebutuhan industri, mendorong iklim investasi, dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.
Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis-normatif dengan dukungan data empiris melalui studi kasus di KPPBC TMP Merak. Data dikumpulkan melalui telaah peraturan perundangundangan, wawancara dengan pejabat Bea dan Cukai serta pengusaha TPS, dan observasi lapangan. Analisis dilakukan dengan&#160;gap analysis&#160;untuk menilai kesesuaian antara norma hukum (das sollen) dan praktik di lapangan (das sein).
Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya dapat menjawab karakteristik operasional TPS tangki, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pengusaha TPS dalam melaksanakan kewajiban maupun bagi pejabat Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Untuk itu, direkomendasikan perlunya regulasi khusus yang mengatur TPS tangki, meliputi:
<ul>
<li>penegasan batas fisik dan standar teknis;</li>
<li>status hukum dan pertanggungjawaban atas barang impor curah yang masih tertinggal di pipa pasca pembongkaran;</li>
<li>penguatan sistem pelaporan real time melalui TPS Online;</li>
<li>mekanisme pengawasan alternatif yang sesuai karakteristik TPS tangki; serta</li>
<li>kejelasan mengenai fungsi dan jangka waktu penimbunan barang impor.</li>
</ul>

Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Tentang Tempat Penimbunan Sementara Berupa Tangki Penimbunan: Studi Kasus Terhadap Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara di KPPBC TMP Merak