Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat penting digunakan dalam proses pengambilan keputusan karena dapat memberikan gambaran kinerja dan keadaan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan. Alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah, salah satunya yaitu analisis rasio keuangan. Fokus utama dalam analisis rasio ini meliputi tiga hal, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. Analisis terhadap LKPD dilakukan untuk mewujudkan salah satu tugas DJPb selaku unit eselon I di Kementerian Keuangan sebagai Financial Advisor, guna memenuhi mandat reformasi Jilid II dalam mempertajam kemampuan analisis data dan memanfaatkan informasi dan data keuangan pemerintah. Terlebih, diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) bahwa pemerintah daerah perlu membangun penguatan tata kelola dengan Pemerintah guna mewujudkan sinergi kebijakan fiskal nasional dan sinergi pendanaan. Terdapat dua tujuan dalam analisis laporan keuangan ini yaitu mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2021 dan tingkat kemandirian pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2021.</p>